Wabup Era Mengkhawatirkan Nasib PPPK jika Salary Range Diberlakukan

Meski begitu, Wabup Era mengatakan karena pemerintah itu satu kesatuan, mau tidak mau daerah harus mengikuti.

Dia mengungkapkan kebijakan PPPK  sering berubah-ubah.

Dahulu, daerah menganggap gaji PPPK ditanggung oleh pusat, sehingga pemda bernafsu memperbanyak PPPK. 

Sekarang dialihkan kepada pemda, ini beban juga bagi daerah yang keuangan daerahnya terbatas.

"Kalau kebijakan baru ini (salary range) diterapkan, PPPK makin tidak menentu nasibnya. Bisa jadi PPPK rasa honorer,"  ucapnya.

Wabup Era menegaskan di daerah 3T, menjadi ASN PPPK maupun PNS adalah salah satu cara mengurangi pengangguran.

Di Nias Barat masih minim industri, sehingga lapangan kerja terbatas.

Dia berharap pemerintah pusat memberikan kebijakan khusus untuk Nias Barat.