Waduh! Sekda Takut Menerapkan Rasionalisasi PNS

jpnn.com - JAKARTA – Sejumlah sekretaris daerah provinsi (sekdaprov) mengaku was-was jika harus menerapkan kebijakan rasionalisasi PNS di wilayahnya masing-masing. Mereka khawatir kebijakan pengurangan jumlah PNS dengan merumahkan abdi Negara itu memicu konflik di masyarakat.
"Kami sudah meminta agar kebijakan rasionalisasi ditinjau lagi. Selain itu daerah perlu dilibatkan dalam melakukan kajian rasionalisasi. Saya sudah bisa membayangkan akan ada kegaduhan bila ini tidak dilakukan dengan hati-hati," kata Sekdaprov Gorontalo Winarni Monoarfa, Rabu (9/3).
Dia menambahkan, daerah akan mengalami dilema karena harus memetakan PNS-nya. Kecuali bila petunjuk teknis dari pusat dan standar pengukurannya jelas.
Hal yang sama diungkapkan Sekdaprov Jambi Ridham Priskap. Menurut dia, rasionalisasi akan menimbulkan kegaduhan terutama di kabupaten/kota yang PNS-nya kurang.
"Kalau ini benar-benar dilakukan, pemerintah harus menyiapkan dulu kompensasi bagi PNS yang dirasionalisasi. Tapi saya ragu, apa mau PNS-nya dirasionalisasi," tandasnya.
Dengan alasan tuntutan globalisasi serta pengurangan belanja pegawai, pemerintah berencana melakukan rasionalisasi (pensiun dini) sejuta PNS, ditambah 560 ribu PNS yang masuk batas usia pensiun.
Pemerintahan Jokowi-JK menargetkan, jumlah PNS di Indonesia pada 2019 mendatang menciut ke angka 3,5 juta dari 4,517 juta PNS yang ada sekarang. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Puluhan Insan Pegadaian Ikuti Pelatihan Calon Penyuluh Antikorupsi dari KPK
- Selama Triwulan I 2025, Bea Cukai Kudus Amankan 9,9 Juta Rokok Ilegal
- Kemiskinan Jatim Turun Signifikan, Kerja Nyata Khofifah Jadi Acuan Daerah Lain
- Kemenag Tetapkan Target Zakat Nasional Rp 51 Triliun dalam RKAT 2025
- Zarof Ricar Pernah Terima Rp 50 M Terkait Perkara Gula, Ini Pengakuannya
- Beri Efek Jera, Bea Cukai Pasuruan Musnahkan BKC Ilegal Senilai Rp 11,3 Miliar