Wiranto Desak Pemda DKI Benahi Angkutan Umum
Tangani Kemacetan Perlu Terobosan
Senin, 04 Juli 2011 – 03:49 WIB

Wiranto Desak Pemda DKI Benahi Angkutan Umum
Selain itu, penyebab masalah kemacetan tak kunjung teratasi dikarenakan kurangnya keberanian dinas terkait menjalankan program di luar kebiasaan. Selama ini, program penanganan kemacetan hanya dilakukan berdasar standar program yang biasa dilakukan di waktu-waktu sebelumnya. Sehingga hasilnya tak pernah bisa maksimal.
Kemudian, di sisi lain dukungan pemerintah pusat juga belum maksimal. Padahal, tanpa adanya keterlibatan pemerintah pusat penanganan kemacetan di Jakarta sulit untuk bisa tertangani. “Selain terobosan program oleh dinas, penanganan kemacetan juga harus mendapat dukungan dari pusat melalui depertemen atau kementerian terkait,” tuturnya.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta Aliman Aat mengatakan, sejak diluncurkan pertama kali pada 2004 silam, Transjakarta belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat menjadi angkutan umum yang nyaman dan aman. Berbagai persoalan masih menyertai busway, seperti kurangnya jumlah armada, belum sterilnya jalur busway, serta sederet persoalan lainnya.
Hal ini harusnya menjadi bahan evaluasi terhadap Dinas Perhubungan dan Badan Layanan Umum (BLU) Transjakarta. Sebab, tanggungjawab pengembangan angkutan masal kebanggaan warga ibu kota ini berada di pundak BLU Transjakarta. “Pengelolaan Transjakarta di bawah BLU tak kunjung mengalami kemajuan berarti, sehingga evaluasi memang perlus dilakukan,” terangnya.
MASALAH kemacetan Jakarta yang tak kunjung bisa terselesaikan mengundang keprihatinan dari banyak pihak. Tak terkecuali tokoh nasional seperti Wiranto,
BERITA TERKAIT
- Sultan dan Ketua Senat Kamboja Sepakati Pembentukan Forum Senat ASEAN
- Bergulir Desakan Lengserkan Gibran, Sikap Pak Sarmuji Jelas
- Golkar Mengakui SOKSI Kepemimpinan Ahmadi Noor Supit
- P2PD: Gus Imin Dorong Kepala Daerah dari PKB Giat Berinovasi
- Pengamat: Rekayasa Penangkapan Cawabup Bengkulu Selatan Ii Sumirat Lebih Parah dari Politik Uang
- Sikat Mafia Tanah, Sahroni Bakal Berkoordinasi dengan Kapolri, Jaksa Agung, dan BPN