Hukum Jumat, 14 Juli 2017 – 05:07 WIB
Penerbitan Perppu Ormas tak Memenuhi 3 Syarat Kondisi
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menolak diberlakukannya Perppu Ormas yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada Senin…
Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra heran melihat masih banyak organisasi kemasyarakatan (Ormas) berbasis umat Islam, yang terkesan…
Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menolak diberlakukannya Perppu Ormas yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada Senin…
Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta pemerintah tidak buru-buru memberlakukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengaku optimistis bahwa DPR akan menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti
Setelah menunda cukup lama, pemerintah akhirnya menerbitkan Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No 17 Tahun…
Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid mengatakan kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, UUD 1945 yang telah mengalami empat kali amendemen membuat negara tak bisa…
Pengamat Politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens menyambut positif diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) di DPR menghargai langkah eksekutif mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor
Langkah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 sebagai Perubahan Atas UU…
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menilai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan…
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menghargai langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2…
Anggota Komisi III DPR M Syafii mengecam langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor…
Nasib Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) nomor 2 tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU nomor 17 tahun 2013…
Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) menentang langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor
Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini merespons kebijakan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) sangat sepakat dengan keputusan Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti…
Majelis Ulama Indonesia (MUI) ikut menanggapi terbitnya Perppu Ormas Nomor 2 Tahun 2017. Menurut Wakil Ketua Umum MUI…
Ketua Setara Institute Hendardi menilai kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2/2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) bakal mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi Partai Gerindra Riza Patria menyesalkan langkah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah…