Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meyakini Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang…
Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengaku akan berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto terkait Peraturan
Ketua MPR Zulkifli Hasan menghargai langkah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat angkat suara terkait langkah pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memutuskan memberi kuasa pada Ihza-Ihza Law Firm untuk mengajukan permohonan uji materi atas terbitnya…
Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR, Yandri Susanto mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang organisasi
Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) mendukung langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu)
Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Lukman Edy mengatakan DPR bisa menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang…
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendukung langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor
Keputusan pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas UU Nomor 17/2013…
Gerakan Mahasiswa Pembebasan melakukan aksi di Bundaran Patung Kuda, Jakarta, Rabu (12/7). Unjuk rasa ini dilakukan sebagai bentuk…
Wakil Ketua DPR bidang Politik, Hukum dan Keamanan Fadli Zon mengkritik langkah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah…
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP) Arsul Sani, mendukung langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah
Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo mengatakan, tepat tidaknya langkah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan…
Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Ormas. Ini adalah untuk kesekian kalinya pemerintahan
Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) mengganti UU nomor 17 tahun 2013 tentang…
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyerahkan penilaian terhadap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) kepada Kementerian Hukum
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan Perppu Ormas yang baru saja diumumkan Menkopolhukam Wiranto akan ditolak oleh DPR.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta masyarakat dan pengamat menerima Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor
Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto mengharapkan semua pihak menerima Peraturan Pemerintah Pengganti
JPNN.com 
