Bareskrim Polri menjadwalkan pemeriksaan Presiden ACT (Aksi Cepat Tanggap) Ibnu Khajar terkait dugaan kasus penyelewengan dana umat, Jumat (8/7).
PPATK mencatat periode 2014-2022, terdapat dana masuk ACT yang bersumber dari luar negeri sebesar Rp 64 miliar.
Kemensos mencabut izin PUB ACT. Lalu bagaimana dengan izin operasional ACT dari Pemprov DKI Jakarta? Begini penjelasan Ahmad…
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyebut pihaknya sudah memblokir sementara transaksi di 300 rekening yang dimiliki oleh ACT hingga…
Informasi itu tercantum dalam laman resmi yayasan tersebut act.id. Izin operasional itu tertulis masih berlaku hingga 2024.
Kemensos menyebut pihak Aksi Cepat Tanggap (ACT) bisa melakukan operasi penggalangan dana kembali dengan syarat mengajukan izin baru.
Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Kemensos, Raden Rasman mengatakan ACT sudah mengantongi izin PUB sejak lama, seharusnya…
Abu Janda mengaku sengaja mengunggah video Anies Baswedan yang menjelaskan soal penggalangan dana ACT sebagai lucu-lucuan.
Plh Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum meminta warganya untuk sementara tidak menyumbangkan harta melalui yayasan Aksi Cepat Tanggap…
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menilai Kemensos otoriter dalam langka pencabutan izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang…
Denny Siregar mengaku jijik saat tahu ada orang yang membela kebusukan yayasan Aksi Cepat Tangggap (ACT).
Gubernur Anies Baswedan enggan menanggapi terkait kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ACT.
Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meminta agar masalah lembaga donasi Aksi Cepat Tanggap (ACT) diusut
Kementerian Sosial meminta penyaluran donasi oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk dihentikan selama proses audit dilakukan
Direktur Potensi dan Sumber Daya Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) Raden Rasman mengatakan keputusan pencabutan izin PUB ACT sudah…
Laporan keuangan yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menjadi sorotan setelah adanya dugaan penyelewengan dana umat oleh petingginya.
Suharto Amjad menyebutkan pihaknya pernah melakukan kerja sama dengan lembaga kemanusiaan ACT.
Pelaksana harian (Plh) Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum meminta yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) menghentikan operasionaln di…
Uu Ruzhanul Ulum meminta kepala daaerah di Jabar mengecek izin lokasi, operasional, dan legalitas ACT.
5 berita terpopuler sepanjang Rabu (6/7) tentang penghapusan honorer membuat Bang Yos heran, kuota PPPK hanya 700an, hingga…
Densus 88 merespons temuan PPATK terkait adanya salah satu karyawan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengirimkan dana ke negara-negara…
JPNN.com 
