Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan tidak akan membuat Presiden Jokowi khawatir.
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyampaikan hasil kajiannya mengenai rencana amendemen Undang-Undang Dasar Negara…
LaNyalla ingin agar hak DPD dalam mengajukan calon presiden dan calon wakil presiden dipulihkan, begini caranya..
Amien Rais dinilai hanya cari panggung saat mengkritik Presiden Jokowi soal amandemen UUD 1945.
Rakyat Rusia membuka pintu bagi Vladimir Putin berkuasa hingga 2036 lewat pemungutan suara fantastis untuk mengubah undang-undang dasar
MPPI dukung langkah Zulkifli S Ekomei mengajukan gugatan ke PN Jakpus, terkait UUD 1945 saat ini yang dianggap…
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon merespons ide penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode yang muncul…
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan wacana perubahan masa jabatan presiden dalam amendemen UUD 1945 harus…
Wakil Ketua DPD Mahyudin memprediksi amendemen UUD 1945 akan terwujud pada 2020 nanti. Karena itu, kata dia, DPD…
Membuka akses lebih besar ke masyarakat yang pengin menyampaikan pandangan terkait amendemen UUD dan GBHN.
Politikus NasDem mengatakan persoalan amendemen UUD NRI 1945 itu bukan masalah setuju atau tidaknya tetapi masyarakat harus dilibatkan.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 2019-2024 diamanatkan untuk melakukan amendemen terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI)…
Parlemen Korea Utara menyetujui amendemen untuk memperkuat peran Pemimpin Kim Jong Un sebagai kepala negara
PDI Perjuangan menginginkan kembali MPR RI sebagai lembaga tertinggi negara dengan kewenangan menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Ali Taher Parasong mengatakan, sudah hampir tidak mungkin…
Amendemen UUD 1945 dipastikan bukan untuk mengurangi kewenangan, dan mencari-cari cara untuk memakzulkan presiden.
Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat mendatang harus bisa menjadikan MPR sebagai lembaga tertinggi, serta mengembalikan kewenangan menyusun haluan negara.
PAH Ad Hoc perumusan Amandemen UUD 1945 secara khusus akan membahas tentang pokok-pokok GBHN.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid dia berharap agar masyarakat cerdas dalam menggunakan hak pilihnya.
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, amandemen kelima UUD1945 sifatnya terbatas yakni menyangkut pentingnya Haluan Negara.
Beberapa aktivis di Provinsi Papua Barat menyatakan dukungan kepada Oesman Sapta Odang, Nono Sampono dan Darmayanti Lubis sebagai…
JPNN.com 
