Makro Kamis, 20 Februari 2020 – 20:24 WIB
Presiden Jokowi Tak Ingin Ada Dana Mengendap di Daerah Terulang di 2020
Menurut Jokowi, di November dan Oktober 2019 yang lalu, uang yang berada di bank-bank daerah di mana APBD…
Tiongkok sudah tiga bulan lebih berperang melawan wabah virus corona. Selama periode tersebut, uang yang sudah dihabiskan pemerintah luar…
Menurut Jokowi, di November dan Oktober 2019 yang lalu, uang yang berada di bank-bank daerah di mana APBD…
Dalam rapat yang dihadiri para menteri dan pimpinan lembaga, Jokowi meminta sebelum akhir Februari, belanja anggaran harus sudah…
Kemenhan mendapat alokasi Rp 127 triliun. Kepada Jokowi, Prabowo menjamin penggunaan anggaran sebesar itu akan aman.
Penanganan bencana banjir di wilayah Aceh terkendala masalah anggaran, di mana tahun ini hanya Rp 22,6 miliar.
Anggota Baleg DPR Taufik Basari ingin Komisi II memanggi Menkeu Sri Mulyani untuk hitung anggaran pengangkatan honorer K2…
Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga DPD Habib Ali Alwi mengatakan, sudah menjadi tugas alat kelengkapan yang dipimpinnya untuk…
Jurnal Fiskal Indonesia (JFI) menggandeng Korea Productivity Center (KPC) dalam rangka mendorong riset dan studi tentang fiskal di…
Mendagri Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah membelanjakan uang negara secara efektif dan efisien. Antara lain, dengan memastikan dana…
Pemerintah boleh saja membebankan THR PNS pada APBD, namun mestinya didasari kajian kapasitas fiscal seluruh daerah.
DPR mengajukan rencana kerja anggaran (RKA) sebesar Rp 7,7 triliun yang akan digunakan untuk berbagai satuan kerja, termasuk…
Salah satu contoh adalah ketiadaan anggaran lift rumah dinas sebesar Rp 750 juta dalam alokasi anggaran di APBD…
Pembentukan Detasemen Khusus Tindak Pidana Koruosi (Densus Tipikor) oleh Mabes Polri akan menghabiskan anggaran sekitar Rp 2,6 triliun.
Densus Tipikor Polri akan dipimpin jenderal bintang dua. Operasional kesatuan baru tersebut membutuhkan biaya Rp 2,6 triliun.
Kehadiran Badan Promosi Pariwisata (BPPD) Provinsi NTB dalam mempromosikan pariwisata belum terasa.
Ajuan anggaran dari KPU untuk melakukan verifikasi semua partai itu mahal sekali.
Fraksi PPP tidak keberatan dengan pengajuan tambahan anggaran untuk pembentukan Densus Antikorupsi.
Permintaan dana yang tak sedikit tersebut akan dibarengi dengan kinerja Densus Antikorupsi yang menggebrak.
Beberapa gedung sekolah kondisinya memprihatinkan, membutuhkan perbaikan dari dari segi sarana dan prasarananya.
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk penganggaran Pilkada Kota Tarakan belum juga dilakukan.
Jackson Maryen mengatakan, seharusnya tahapan-tahapan Pilkada Biak Numfor sudah mulai berjalan.