Mantan Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pemerintah daerah yang menyusun APBD sesuai pedoman dipastikan punya anggaran untuk…
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini menyatakan DAU Surabaya 2018 tidak bisa asal diambil untuk menalangi THR PNS.
Gubernur Jatim Soekarno alias Pakde Karwo mengatakan, kepala daerah harus mengajukan surat ke dewan terkait masalah THR PNS.
Pemerintah boleh saja membebankan THR PNS pada APBD, namun mestinya didasari kajian kapasitas fiscal seluruh daerah.
Menkeu Sri Mulyani Indrawati mengklaim pihaknya sudah menelepon satu per satu seluruh daerah terkait pembayaran THR PNS.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini membeber alasan atas sikapnya menolak menggeser anggaran di APBD untuk membayat THR PNS.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tetap pada sikapnya bahwa tidak ada anggaran di APBD untuk membayar THR PNS.
DPRD Kota Palu, Sulteng, mendukung dilakukannya pergeseran anggaran di APBD agar bisa membayar THR PNS.
Mardani Ali Sera menilai polemik mengenai pembayaran THR PNS yang membebani pemda menunjukkan pusat membuat keputusan yang gegabah.
Pengucuran THR dan gaji ke-13 dari APBD bisa berimbas pada mata anggaran lainnya. Salah satunya berefek pada efisiensi…
THR PNS bukan merupakan sesuatu hal yang sifatnya darurat, sehingga urgensi dilakukannya pergeseran anggaran di APBD dipertanyakan.
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengatakan tidak ada alokasi anggaran yang disiapkan untuk membayar THR PNS.
Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo mengakui, THR PNS memang dianggarkan dalam DAU namun hanya gaji pokok.
Pemkab Kuningan termasuk salah satu pemda yang kebingungan dalam menganggarkan dana THR untuk PNS.
Kenaikan THR bagi PNS yang diputuskan pemerintah pusat, membuat sejumlah pemda bingung mengatur anggaran.
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan, kenaikan THR dan gaji ke-13 PNS tidak akan membebani keuangan daerah karena alokasi DAU…
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Boediarso Teguh Widodo memastikan anggaran pembayaran THR dan gaji ke-13 sudah termasuk untuk…
Kementerian Dalam Negeri mengingatkan adminduk merupakan urusan wajib nonpelayanan dasar.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak disebut lambat menyerap anggaran APBD DKI. Menurutnya, hingga 8 Maret 2018, penyerapan…
Pelaksanaan pilkada secara langsung telah berimbas pada kemampuan keuangan daerah. Sudah ada 17 daerah yang terancam bangkrut karena…
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, pemerintah daerah harus berupaya serius dalam merealisasikan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari…
JPNN.com 
