Tagihan klaim rumah sakit yang sudah jatuh tempo dan lolos verifikasi akan dibayarkan BPJS kesehatan dengan urutan pembayarannya disesuaikan…
Presiden Jokowi mengklaim bahwa iuran pemerintah bukan penyebab BPJS Kesehatan mengalami defisit
Dari Kantor Wapres Jusuf Kalla muncul sejumlah alternatif untuk mengatasi masalah defisit BPJS Kesehatan.
Defisit anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang diperkirakan tahun ini mencapai Rp 16,5 triiun mendapat perhatian…
Review internal BPJS Kesehatan potensi devisit sekitar Rp 16,5 triliun hingga akhir tahun, dari review oleh BPKP hanya…
Defisit BPJS Kesehatan masih berlanjut meski sudah mendapat kucuran dana talangan dari pemerintah Rp 4,9 Triliun.
Pemerintah dan semua lembaga terkait perlu kembali duduk bersama untuk melakukan review terhadap seluruh sistem operasional BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan belum membayar biaya kesehatan pesertanya di RSUD Magetan sejak Juni lalu.
BPJS Kesehatan berupaya menggandeng pemkot dan pemkab untuk pelunasan iuran peserta.
Dana talangan untuk BPJS Kesehatan sudah cair, utang-utang ke pihak RS akan diselesaikan pekan ini.
IDI berharap kekurangan tersebut tidak menimbulkan berbagai masalah di lapangan.
IDI khawatir Kartu Indonesia Sehat atau JKN yang mengalami defisit besar akan mengalami kegagalan.
Bantuan dana talangan dari pemerintah untuk BPJS Kesehatan rencananya akan diberikan bertahap, hari ini Rp 4,9 triliun cair…
Hingga Jumat (21/9) BPJS Kesehatan belum menerima dana talangan dari pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun.
Menurut data dari BPJS Kesehatan, untuk tahun ini diprediksi deficit mencapai Rp 12,5 triliun, salah satu penyebabnya terkait…
Bila berdasar Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sumbangan pajak rokok untuk BPJS Kesehatan hanya sekitar 5 triliun.
Kekurangan dana yang dialami BPJS Kesehatan seharusnya sudah diketahui sejak awal tahun.
Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres penggunaan dana cukai rokok untuk BPJS Kesehatan yang mengalami defisit Rp 7 triliun.
Rumah sakit daerah mengalami kemacetan klaim dalam biaya berobat karena pasien banyak yang lupa bayar iuran BPJS Kesehatan.
Presiden Jokowi harus segera bertindak untuk melakukan penyelamatan terhadap kondisi BPJS Kesehatan.
BPJS Kesehatan diminta tetap memberikan pelayanan terbaik kepada peserta seperti biasa meski mengalami defisit.
JPNN.com 
