Menurut data dari Dirjen Pajak Suryo Utomo, sejak 2019 terdapat 718 pegawai DJP dikenai hukuman ringan, 199 orang dihukum…
Pengamat ekonomi digital Heru Sutadi mengatakan sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) fokus mengejar pajak aplikasi e-commerce yang beroperasi…
Chief Financial Officer Bank Panin Marlina Gunawan meminta Veronika melobi tim pemeriksa dan pejabat DJP agar menurunkan nilai…
Dua pegawai Ditjen Pajak Kemenkeu diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap pengurusan restitusi pajak proyek pembangunan Jalan Tol…
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengawasan Pajak Nufransa Wira Sakti mengatakan implementasi pembaruan sistem membuat pengawasan pajak makin…
Pemerintah menyatakan tengah mempertimbangkan kelanjutan insentif PPnBM kendaraan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) rumah
DJP menyebut integrasi NIK dan NPWP akan memudahkan masyarakat membayar pajak. Simak selengkapnya
Pemerintah menjamin keamanan data dari integrasi dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengaku telah mengantongi nama wajib pajak yang mangkir atau enggan membayarkan kewajibannya.
Tax amnesty jilid II masih berlangsung hingga delapan hari ke depan. Simak selengkapnya!
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumpulkan Rp 12,56 triliun dari program tax amnesty jilid II atau…
Kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen per April bakal mendorong penerimaan pajak dengan potensi penambahan cukup tinggi
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan optimistis penerimaan pajak mencapai Rp 1.450 triliun hingga Rp 1.485 triliun di…
Setidaknya 1,62 juta wajib pajak (WP) menerima surat cinta dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Ada kabar baik bagi pengusaha di wilayah Sumbar-Jambi yang memiliki permasalahan pajak
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan soal penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Aturan soal PPN dan PPh atas transaksi kripto sudah dirilis, simak empat fakta yang wajib diketahui investor
Keluhan bermunculan lantaran top up e-money atau isi ulang uang elektronik dikenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Begini…
Kementerian Keuangan memperbarui aturan terkait Pajak Pertambahan Nilai PPN KMS termasuk membangun rumah sendiri
Pemerintah mengatur pajak aset kripto melalui Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, termasuk exchanger luar negeri.
DJP Kemenkeu resmi menyesuaikan tarif PPN menjadi 11 persen sebagai bagian dari penerapan UU HPP
JPNN.com 
