Seluruh elemen bangsa termasuk masyarakat diharapkan mendukung dan mendorong secepatnya pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (RUU KUHP).
Indonesia sudah 77 tahun merdeka dan selalu berusaha membuat hukum pidana nasional dalam bentuk kitab undang-undang tersendiri.
Salah satunya adalah dengan merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang saat ini sedang dilakukan oleh Pemerintah bersama…
BEM Nusantara mendukung RKUHP yang sekarang tengah disiapkan pemerintah. Mereka menilai KUHP yang sekarang dipakai sudah tak relevan…
Guru Besar UGM Marcus Priyo Gunarto menyebut sosialisasi RKUHP mutlak sebelum disahkan sebagai KUHP.
Polisi mengungkap motif pria berinisial AO yang membacok Bima di depan sebuah rumah sakit di Jalan Salemba Raya,…
Senator Riri mendesak DPR dan pemerintah segera mengesahkan empat rancangan undang-undang ini menjadi undang-undang, sangat penting.
Penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan musikus Jerinx SID sebagai saksi dugaan ancaman kekerasan melalui media elektronik, pekan…
Menko Polhukam Mahfud MD menyampaikan pernyataan tegas yang harus diketahui seluruh rakyat Indonesia.
Haris Azhar menyayangkan sikap Kejagung mengaku tidak bisa melaksanakan putusan Peninjauan Kembali (PK) kliennya, Chuck Suryosumpeno.
Politikus PKS Almuzammil saat interupsi di rapat paripurna DPR mendesak supaya pasal penghinaan presiden yang diatur dalam RKUHP…
Dua kelompok demonstran yang sama-sama mengaku mahasiswa dan membawa aspirasi berbeda menggelar aksi secara bersamaan depan gedung DPR,…
Wakil Ketua Komisi III DPR Mulfachri Harahap menganggap polemik tentang sejumlah pasal dalam RKUHP bukan masalah besar. Menurutnya,…
Ketua MPR Zulkifli Hasan mengharapkan pemerintah bisa segera menuntaskan persoalan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunda pengesahan RKUHP. Pasalnya, banyak pasal-pasal di RKUHP…
Dian Sastro protes terhadap revisi KUHP yang di dalamnya ada beberapa pasal tidak jelas pengaturannya.
RUU KUHP dibahas sejak 29 Oktober 2016 sampai dengan 15 September 2019 yang isinya terdiri dari 2 buku…
Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung Wibowo menyatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak pernah punya niat mengurangi kewenangan…
Ketua DPR Bambang Soesatyo menduga RUU Antiterorisme baru yang baru saja disetujui untuk disahkan telah memicu kemarahan sel-sel…
Ketua DPR Bambang Soesatyo menyatakan, pasal penghinaan kepala negara dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih dalam…
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon menyatakan penolakannya atas ide penghapusan pasal penodaan agama dalam KUHP.…
JPNN.com 
