Pakar hukum pidana Abdul Hadjar Fickar mengatakan harta petinggi Sritex bisa disita oleh Kejaksaan Agung
RKUHAP 2025 belum mengakomodasi penyelesaian perkara di luar pengadilan secara memadai.
Pakar hukum Beniharmoni Harefa menilai saksi dan bukti dari jaksa penuntut umum (JPU) tidak ada yang memberatkan Hasto…
Pakar hukum Joko Jumadi meminta putusan MA dalam perkara RSI NTB dengan kontraktor bisa dilaksanakan.
Pakar hukum pidana Universitas Lampung (Unila), Yusdianto menilai pasal-pasal yang diusulkan dalam draf RUU Polri berpotensi membuat kepolisian…
Edi Hasibuan menekankan pentingnya pemeriksaan keuangan negara oleh BPK dan BPKP untuk menghindari kesalahan prosedur.
Menurut Feri perlu ada surat keputusan presiden agar terjadi penunjukan secara resmi, bukan ala kadarnya
Rangkaian penyelidikan kasus pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jatim Periode 2019-2024 oleh KPK terkesan dipaksakan untuk ikut menjerat…
Pakar hukum pidana UPN Veteran Jakarta Beniharmoni Harefa menilai penanganan kasus Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sangat kental dengan…
Sejumlah pakar hukum menyoroti tidak diserahkannya salinan hasil audit BPKP kepada pihak Tom Lembong. Gegara ini sidang berpotensi…
Pakar hukum menyoroti inkonsistensi surat dakwaan jaksa penuntut umum yang hanya membatasi periode perkara pada 2015-2016 di kasus…
Sejumlah pakar hukum mengaku siap memberikan keterangan ahli untuk membela putusan tersebut, jika pihak Budi Said mengajukan kasasi…
Penolakan terhadap penerapan asas dominus litis dalam draf RKUHAP bermunculan dari berbagai pihak, termasuk dari kalangan akademisi dan…
Pakar hukum Universitas Sahid Saiful Anam menilai vonis Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperberat hukuman Harvey Moeis menyalahi…
Menurut Beniharmoni, dalam pengembangan suatu perkara, hakim seharusnya secara jelas mencantumkan dalam putusannya pihak-pihak yang masih dapat diperiksa.
Perumusan RUU KUHAP yang baru harus melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat luas.
Mahasiswa dan pakar Hukum menilai implementasi asas dominus litis berpotensi terjadinya abuse of power.
Direktur Pasca Sarjana Universitas Sjakhyakirti, Palembang Prof. Edwar Juliartha mengatakan kebijakan publik harus dinilai pada saat kebijakan itu…
Apa yang menjadi indikator sehingga citra KPK naik? Padahal, banyak kasus yang mangkrak di KPK
Masyarakat sipil menyoroti dan menilai hak leniensi yang dimiliki oleh kejaksaan tidak jelas.
Fungsi intelijen yang ada di Kejaksaan disorot dan dipertanyakan oleh sejumlah pihak.
JPNN.com 
