Perpres tentang PPPK belum juga turun, nasib 51 ribu PPPK dari jalur honorer K2 terancam tidak akan menerima gaji.
Tepat satu tahun ini nasib 51 ribu honorer K2 yang lulus seleksi PPPK tahap pertama, belum mendapatkan kejelasan.
Para honorer K2 mempertanyakan keseriusan Presiden Jokowi mengurusu 51 ribu PPPK hasil seleksi tahap pertama.
Hingga saat ini 51 ribu honorer K2 usia tua yang lulus PPPK tahap pertama belum juga mendapatkan SK.
Ketum Perkumpulan Hononer K2 Indonesia (PHK2I) Titi Purwaningsih menjelaskan alasan mengapa akan menggelar aksi demo besar-besaran lagi.
Titi Purwaningsih mencemaskan nasib 51 ribu honorer K2 yang sudah lulus seleksi PPPK tahap pertama Februari 2019.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana menolak permintaan para honorer K2 yang gagal tes PPPK tahap pertama.
Para honorer K2 yang lulus tes PPPK tahap pertama Februari 2019 masih menunggu terbitnya Perpres tentang Jabatan PPPK…
Para honorer K2 yang lulus seleksi PPPK dipastikan akan mendapatkan gaji ke-13 dan THR alias gaji ke-14 mulai…
Menkeu Sri Mulyani mengeluarkan aturan soal penyaluran DAU Tambahan tahun 2020, antara lain terkait gaji PPPK dari honorer…
Para honorer K2,termasuk guru honorer K2 yang lulus seleksi PPPK tahap I Tahun 2029, belum juga mendapatkan NIP.
Ketum Ikatan Guru Indonesia (IGI) M Ramli Rahim menyebutkan setidaknya lima fakta dampak dari sistem guru honorer.
Rekrutmen PPPK aatau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dari honorer K2 di Pemko Ambon akan dilaksanakan Maret 2020.
Honorer K2 merasa posisinya semakin lemah akibat dari sistem kontrak kerja PPPK yang dibuat per tahun.
Merasa gaji lebih besar dibanding gaji pokok terendah PPPK, honorer K2 Jatim fokus memperjuangkan nasib menjadi PNS.
Masa pengabdian honorer K2 diperhitungkan untuk penentuan besaran gaji PPPK hasil seleksi tahap I tahun 2019.
Terbitnya izin prinsip besaran gaji dan tunjangan PPPK adalah tahapan penting bagi honorer K2 yang lulus PPPK tahap…
Honorer K2 yang lulus PPPK, nantinya harus bekerja serius agar kontrak kerjanya bisa diperpanjang setiap tahunnya.
Menkeu Sri Mulyani sudah menetapkan izin prinsip sistem penggajian dan penggolongan PPPK dari jalur honorer K2.
Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, pihaknya baru bisa menerbitkan NIP PPPK dari honorer K2 setelah ada Perpres.
MenPAN RB Tjahjo Kumolo menanggapi beragam informasi seputar masalah honorer K2 yang sudah lulus PPPK tahap I 2019.
JPNN.com 
