Pakar hukum tata negara Fahri Bachmid mengatakan, penerbitan Perppu KPK tidak memenuhi syarat materiil konstitusional.
Fahri Hamzah menganggap persoalan pencurian atau jual beli data pribadi ini sudah darurat. Oleh karena itu, Fahri meminta…
Kisah pernikahan dini, Amanda masih berusia 16 tahun saat disunting Ardiansyah yang usianya 19 tahun, sempat viral.
MUI mengingatkan pemerintah agar norma-norma di dalam Perppu mencegah pernikahan dini tidak melanggar ajaran agama.
Pemerintah berencana mengeluarkan Perppu untuk mencegah pernikahan dini, dengan menaikkan batas minimal usia pernikahan.
Muncul opsi menerbitkan Perppu untuk mencegah maraknya kasus pernikahan dini belakangan ini.
KPAI mendukung rencana penerbitan Perppu untuk mengatasi masalah maraknya pernikahan dini, antara lain akan mengubah batasan usia perkawinan.
Pemerintah menggagas penerbitan Perppu untuk mengatasi maraknya pernikahan dini, antara lain akan mengubah batas usia minimal perkawinan.
KPK sebaiknya fokus pada tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan korupsi, termasuk dalam hal pencegahan, penyelidikan dan penyidikan kasus-kasus…
KPK mengusulkan Presiden Joko Widodo membentuk Perppu untuk pelaksanaan pilkada.
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Atgas mengatakan Presiden Joko Widodo belum bisa menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti…
Presiden Jokowi hingga kini masih mengkaji apakah akan menandatangani lembaran negara pengesahan RUU MD3 menjadi Undang-Undang atau tidak,…
Tim gabungan Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan berkali-kali membongkar penyelundupan narkoba ke
Sepanjang tahun ini pemerintah telah menerbitkan dua Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Kedua regulasi itu kini tengah mengantre
Presiden Joko Widodo telah memerintahkan kepada Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto, mengumumkan terbitnya
Pemerintah akan mengumumkan terbitnya perppu yang mengatur sejumlah hal terkait ormas, termasuk pembubarannya .
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra angkat suara terkait dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang perubahan
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani…
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membenarkan, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) sampai saat ini belum membahas opsi penerbitan
DPR menolak rencana penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk pembubaran organisasi masyarakat (ormas).
Pakar hukum tata negara Margarito Kamis menyatakan, pemerintah bisa membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dianggap bertentangan dengan
JPNN.com 
