Keputusan DPR RI yang menunda pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS disambut gembira oleh Majelis Ulama Indonesia…
Fraksi PKS jadi yang paling bahagia menyambut keputusan DPR menunda pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual alias RUU PKS
Perkembangan terkini mengenai RUU PKS adalah DPR dan pemerintah sepakat membentuk tim perumus
Berbeda dengan DPR di Indonesia, Parlemen Sierra Leone tidak ragu-ragu mensahkan undang-undang anti-kekerasan seksual
Ketua Umum Aliansi Indonesia Cinta Keluarga (AILA) Rita Soebagio menyatakan, pihaknya tetap komit menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual…
Gus Imin meyakini seluruh fraksi di DPR mafhum kalau RUU Penghapusan Kekerasan Seksual sangat penting bagi para korban
Ketua Umum Perempuan Bangsa, Siti Mukaromah mendesak agar Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) segera disahkan DPR…
Ketua Sub Komisi Pendidikan Komisi Nasional Perempuan Masruchah mengatakan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sudah disetujui…
Anggota Komisi VIII DPR Diah Pitaloka menyatakan kehadiran Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) adalah untuk menjawab…
Ketua DPC Peradi Jakarta Pusat, TM Mangunsong dan Ketua Komnas Perempuan Azriana R Manalu mendesak DPR segera mengesahkan…
Mayoritas partai politik peserta Pemilu 2019 tidak memiliki komitmen yang kokoh terkait isu gender dan kekerasan kepada perempuan.…
Wakil Ketua Umum MUI Pusat Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan, apa yang disampaikan Ustaz TZ soal pemerintah akan melegalkan…
Pimpinan Fraksi PKB DPR RI H Cucun Ahmad Syamsulrijal sesalkan beredarnya draf Rancangan Undang Undang Penghapusan Kekerasan Seksual…
Ketua DPR Bambang Soesatyo memberi perhatian kepada aspirasi pihak-pihak yang menolak RUU PKS
Fraksi PKS di DPR secara tegas menolak RUU Penghapusan Kekerasan Seksual atau RUU PKS.
Fraksi PPP DPR membuka ruang dialog bagi penolak Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang sedang berproses…
Ketua DPR Bambang Soesatyo memastikan RUU PKS tidak memberikan kelonggaran terhadap perzinahan, serta lesbian, gay, biseksual dan transgender…
JPNN.com 
