Jika Rekayasa Data, Kepala BKD Dicopot
Minggu, 09 Mei 2010 – 17:45 WIB
JAKARTA -- Keseriusan DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah pendataan tenaga honorer patut dipertanyakan. Hingga saat ini tim pemerintah yang bertugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap honorer tertinggal serta honorer non APBN/APBD, belum juga turun ke lapangan. Padahal DPR RI telah memberikan deadline pada pemerintah untuk menyelesaikan pendataan selama tiga bulan sebelum penetapan Oktober mendatang.
Tim pemeritah itu terdiri dari tujuh lembaga yaitu Kementerian Diknas, Kementerian Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Kepegawaian Nasional (BKN), Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pertanian.
Baca Juga:
Sementara, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan berdalih, tim pemerintah belum bisa turun karena Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang penyelesaian tenaga honorer belum ditetapkan.
"Bagaimana bisa turun, sedangkan RPP tentang penyelesaian tenaga honorer belum ditetapkan," kata Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan pada JPNN, Sabtu (8/5).
JAKARTA -- Keseriusan DPR dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah pendataan tenaga honorer patut dipertanyakan. Hingga saat ini tim pemerintah
BERITA TERKAIT
- Arahan Prabowo Agar Pendukung Tidak Turun ke Jalan Dinilai Sebagai Kenegarawanan
- PUI Nilai Polri Sukses Mengamankan Arus Mudik Lebaran
- 5 Tuntutan 3 Ormas Islam, Nomor 2 Meminta 8 Hakim MK Tobat
- Ditangkap Densus, 8 Orang Kelompok Jemaah Islamiyah Jadi Tersangka
- Formasi CPNS 2024 & PPPK Terbanyak untuk Honorer Tenaga Teknis
- 7 Kecamatan di Trenggalek Dilanda Banjir dan Tanah Longsor