Prancis Akui Pemerintahan Oposisi Libya

TRIPOLI - Kubu penentang Muammar Khadafi mendapat angin segar yang cukup signifikan. Pemerintahan interim (sementara) yang mereka bentuk mendapatkan pengakuan dari Prancis. Ini adalah pengakuan perdana sebuah negara terhadap Dewan Nasional Libya (DNL), pemerintahan "darurat" yang didirikan oposisi.

Pengakuan itu diungkapkan salah seorang pejabat Prancis kemarin. Dia mengatakan bahwa Prancis akan mengirim duta besar ke Benghazi, kota yang menjadi pusat pergerakan pejuang oposisi Libya dan siap menerima perwakilan negara Afrika Utara itu di Prancis.

Itu juga ditegaskan Ali al-Issawi, perwakilan DNL yang kemarin menemui Presiden Prancis Nicolas Sarkozi. "Prancis secara jelas telah menerima dewan transisi ini sebagai perwakilan resmi rakyat Libya," katanya. Al-Issawi juga mengatakan bahwa selama masa transisi, kedutaan Prancis akan bertempat di Benghazi, "ibu kota" pejuang oposisi. Kalau sudah stabil, pusat pemerintahan dikembalikan ke Tripoli.

Pengakuan Prancis itu tak pelak meningkatkan kepercayaan diri para pejuang yang sedang melawan rezim Khadafi yang sudah berumur 40 tahun lebih tersebut. "Ini memecahkan kebekuan," ujar Mustafa Gheriani, juru bicara oposisi. "Kami berharap Italia segera mengikuti langkah pengakuan itu. Inggris juga," tambah Gheriani.