Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyarankan agar dibuatkan matriks pro dan kontra amendemen UUD untuk menghadirkan PPHN
Wacana amendemen terbatas untuk melahirkan PPHN itu seyogianya tidak ‘dipelintir’ menjadi hoaks.
Bamsoet menilai MPR merepresentasikan kedaulatan rakyat karena ada representasi rakyat Indonesia dari tiap-tiap daerah,
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan buku bertajuk Negara Butuh Haluan cetakan pertama ludes dalam satu bulan setelah…
NasDem bukan tak setuju amendemen UUD 1945, cuma menurut Lestari Moerdijat ada yang perlu dijawab terlebih dahulu.
Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis mendukung upaya penguatan kelembagaan DPD RI untuk mendapatkan kesetaraan hak di lembaga…
Komunitas Jokowi-Prabowo 2024 (Jokpro 2024) telah melakukan deklarasi di beberapa wilayah termasuk Provinsi Jawa Timur ikut melantangkan gagasan…
Purnawirawan TNI-Polri bertemu Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan menyampaikan dukungan terhadap rencana amendemen terbatas UUD 1945.
Gerbang Emas mendukung DPD RI mendorong terwujudnya amendemen ke-5 UUD 1945, LaNyalla Bilang Begini
Badan Eksekutif mahasiswa Fakultas hukum universitas Padjadjaran Bandung menyatakan siap mengawal Amendemen UUD 1945.
Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan Amendemen UU 1945 harus menjadi momentum penguatan DPD RI.
Dialog kenegaraan yang mengangkat tema PPHN mengupas banyak hal, termasuk soal kewenangan DPD yang sekarang dimandulkan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan amendemen terbatas UUD 1945 tidak akan menyasar ke hal lain di…
Selain membahas Amendemen UUD 1945, DPD RI juga mengajak semua pihak terkait baik LSM, akademisi maupun pemerintah untuk…
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjamin tidak ada penumpang gelap di dalam agenda mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk…
Kelompok DPD di MPR menyoroti presidential threshold yang dianggap mengganjal suara masyarakat yang menginginkan calon presiden perseorangan.
Bamsoet menegaskan bahwa MPR RI tidak pernah melakukan pembahasan apapun untuk mengubah pasal 7 UUD NRI 1945 yang…
Pengamat Politik Adi Prayitno menilai wacana amendemen UUD 1945 sebagai hal yang berbahaya bagi demokrasi di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia membeber soal adanya tiga kelompok dalam menyikapi amendemen UUD…
Diskusi virtual bertajuk Ngaji Panas Bumi seri 2 menyoroti dampak liberalisasi sebagai implikasi amendemen pasal 33 UUD 1945
Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat menyebutkan kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) adalah urgen untuk bangsa Indonesia.
JPNN.com 
