Maluku Rabu, 13 Maret 2019 – 20:32 WIB
Inilah Alasan Pemerintah Tunda Pelantikan Gubernur Maluku
Pelantikan Gubernur Maluku ditunda dengan alasan pemerintah konsentrasi pada pelaksanaan pemilu 2019.
Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae mencabut SK yang mengangkat dirinya sendiri merangkap plt kepala dinas kesehatan.
Pelantikan Gubernur Maluku ditunda dengan alasan pemerintah konsentrasi pada pelaksanaan pemilu 2019.
Kebijakan Bupati Tana Toraja Nicodemus Biringkanae mengangkat dirinya merangkap plt kepala dinas kesehatan mendapat perhatian Kemendagri.
Kapuspen Kemendagri Bahtiar menyampaikan keprihatinannya atas kasus bupati Mesuji yang terkena OTT KPK.
Gubernur Jatim Soekarwo alias Pakde Karwo menegur Wakil Bupati Trenggalek yang meninggalkan tugasnya tanpa izin.
Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengatakan, Kemendagri memilki tugas dan wewenang melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah.
Keppres pemberhentian Zumi Zola sebagai Gubernur Jambi juga telah diserahkan ke Pemprov Jambi untuk ditindaklanjuti.
Tugas Mendagri Tjahjo Kumolo hanya sebagai mediator ketika terjadi konflik masalah perizinan antara Pemkab Bekasi dengan pemprov Jabar.
Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin menyebut Mendagri Tjahjo Kumolo membantu untuk memuluskan izin proyek Meikarta.
Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengatakan, ada lima surat suara pada pemilu serentak 2019 dengan warna yang berbeda.
27 Desember 2018 jajaran Dukcapil melakukan jemput bola perekaman KTP-el serentak secara nasional.
Kemendagri melakukan pemusnahan dengan cara dibakar sejumlah 1.378.146 keping KTP-el yang rusak atau invalid.
Kapuspen Kemendagri Bahtiar menyebut masih ada 174 kabupaten / kota yang belum memusnahkan KTP-el rusak atau invalid.
Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengatakan, Mendagri mengintruksikan satu minggu ke depan KTP-el rusak atau invalid sudah dimusnahkan.
Sesuai Surat Edaran terbaru yang dikeluarkan kemendagri, KTP-el rusak atau invalid tidak lagi digunting tapi harus dibakar.
Kapuspen Kemendagri Bahtiar membantah informasi yang menyatakan kemendagri menyerahkan DP4 tambahan sebanyak 31 juta.
Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengatakan, sangat tidak fair kasus KTP-el yang dibuang, kesalahan ditimpakan ke Mendagri Tjahjo Kumolo.
Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengingatkan bahwa APBD harus sejalan dengan arah kebijakan nasional.
Manajemen pemerintahan berbasis elektronik, yang didukung PNS melek teknologi, menjadi sesuatu yang mendesak diwujudkan.
Mendukung percepatan target program Single Identity Number (SIN), Kapuspen Kemendagri Bahtiar mengimbau warga segera melaukan perekaman KTP-el.
Kapuspen Kemendagri Bahtiar membeber langkah-langkah pemerintah mendukung suksesnya Pemilu 2019.