Papua Selasa, 04 Mei 2021 – 19:32 WIB
Tim Pansus Otsus Papua Serap Aspirasi Sampai ke Jayapura
Tidak perlu buru-buru dalam proses perubahan RUU karena menyangkut hajat hidup masyarakat Papua.
Berikut ini pernyataan Pimpinan Nasional Perhimpunan Pergerakan Indonesia (Pimnas PPI) terkait peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2021.
Tidak perlu buru-buru dalam proses perubahan RUU karena menyangkut hajat hidup masyarakat Papua.
Sekrataris Fraksi Partai Demokrat DPR Papua Boy Markus Dawir mengkritisi keputusan pemerintah melabeli kelompok kriminal bersenjata (KKB) sebagai…
penggunaan media sosial dan aplikasi sebagai sarana penyampaian informasi juga dilirik Kemendagri
Perwakilan dari Manokwari Barat menyerahkan draf pembetukan CDOB) Kabupaten Manokwari Barat kepada Fachrul Razi.
Kerja sama ini sebagai langkah baik untuk mengevaluasi jalannya tata pemerintahan daerah.
PP Penataan Daerah merupakan payung hukum desain besar penataan daerah sebagai amanat dari Undang-Undang 23/2014.
Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (Forkonas PP DOB) mengundang Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin untuk…
IPDN menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Optimalisasi Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat dalam Rangka Akselerasi Pembangunan…
Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan telah mengumpulkan lembaga penegak hukum untuk mengusut dugaan penyalahgunaan dana Otonomi Khusus.
Fachrul Razi mengatakan Komite I DPD RI meminta Kemendagri RI agar memberikan hasil evaluasi terhadap daerah otonom baru…
Menkeu menyampaikan adanya peningkatan dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional.
Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian tentang revisi terbatas UU Otsus…
Dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 2 Agustus 1969, rakyat Papua memutuskan secara aklamasi bergabung dalam wilayah NKRI.
Prof Imron Cotan menilai bahwa dana otonomi khusus (Otsus) Papua sangat berdampak positif.
Boni Hargens bilang begini soal pelaksanaan otonomi khusus di Papua, pendapatnya senada dengan dua tokoh ini.
Sejak era Presiden Soekarno hingga Jokowi pembangunan di Papua banyak kendala, salah satunya korupsi.
Pemerintah menyebut kebijakan Otsus Papua tidak diperpanjang. Mengapa tidak diperpanjang? Berikut penjelasan dari Mahfud MD.
Ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattalitti mengatakan, moratorium DOB itu harusnya jadi tantangan bagi daerah untuk berinovasi mengembangkan…
Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua dan Papua Barat memiliki tujuan sangat efektif.
Pemkab dan DPRD Cianjur menandatangani kesepakatan mendukung pemekaran Cianjur Selatan menjadi Daerah Otonomi Baru.