Sebanyak 3.708 pegawai non-ASN di Kota Mataram lulus jadi PPPK paruh waktu. Mereka akan terima SK per 1 Oktober…
SK PPPK tahap 1 diserahkan, dua honorer K2 bodong ikut dilantik,Ketum FKBPPPN Fadlun Abdillah bilang nekat
Gaji honorer Rp1 juta, diangkat PPPK Paruh Waktu R2, R3, R4, R3T dibayar hanya sebegini saja.
Terungkap kasus penipuan seleksi PPPK, yang terindentifikasi pelaku merupakan pegawai non-ASN.
Bupati Lumajang Indah Amperawati mengajukan skema PPPK paruh waktu untuk ribuan non-ASN. Bupati Indah tidak ingin ada tenaga…
Sebanyak 700 pegawai non-ASN tersebut merupakan hasil pendataan 2024 di semua organisasi perangkat daerah
Demi R2 dan R3, MenPAN-RB menerbitkan surat pengangkatan PPPK paruh waktu ke full time
Penjelasan BKN soal ribuan akun honorer TMS tereset saat pendaftaran PPPK tahap 2. Simak selengkapnya.
Soal perpanjangan kontrak ribuan pegawai non-ASN, Alim Sanjaya memberikan penjelasan. Pegawai non-ASN yang tidak lulus PPPK tetap akan…
MenPANRB Azwar Anas menyampaikan pernyataan terbaru soal penyelesaian masalah honorer, apakah semua diangkat jadi PPPK 2024?
Kontrak 1.348 pegawai non-aparatur sipil di Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, pada 2024 diperpanjang.
Pejabat Kemendikbudristek menyampaikan informasi soal gaji & tunjangan PPPK guru 2022/2023, simak penjelasannya
Pj Bupati Maluku Tengah Muhammat Marasabessy berharap formasi PPPK dapat diisi oleh honorer yang telah lama mengabdi di…
Dua oknum Satpol PP Sulsel diamankan polisi. Keduanya diduga terlibat kasus berat.
Kemendagri bersama instansi pusat dan daerah mencari solusi menyelesaikan 1,2 juta pegawai non-PNS.
Pemkot Kendari mengajukan perpanjangan waktu untuk pendataan non-ASN kepada pemerintah pusat. Ini alasannya.
Setiap instansi diwajibkan melakukan uji publik data tenaga non-ASN. Honorer pun diminta mengecek apakah data bodong
Deputi Sinka BKN Suharmen menyebut ada tiga pihak yang diizinkan mengisi pendataan honorer. Ada syarat dan prosedurnya.
Pemprov Kepri mendorong para pegawai non-ASN daerah itu ikut seleksi PPPK menjelang penghapusan honorer dieksekusi oleh pemerintah.
BKD gencar melakukan sosialisasi pendataan honorer. Beberapa dokumen harus disalin dalam bentuk PDF
Ketua forum non-K2 tendik angkat tangan karena melihat syarat pendataan honorer yang dinilai berat
JPNN.com 
