Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LKH) Siti Nurbaya Bakar bertemu Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengungkapkan data dampak positif perhutanan sosial bagi ekonomi masyarakat.
Penggiat perhutanan sosial di Jawa menyampaikan perkembangan kondisi perhutanan sosial di wilayahnya masing-masing, khususnya terkait dinamika kebijakan KHDPK.
Kebijakan KHDPK mengatur tentang pemberian hak dan tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan.
Kebijakan tentang KHDPK merupakan salah satu rencana kebijakan yang strategis dalam kerangka menguatkan agenda tujuan perhutanan sosial.
Profesor Hariadi Kartodihardjo menegaskan kebijakan KHDPK (Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus) dipilih sebagai strategi memulihkan hutan di Jawa.
Penetapan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23/2021 pada Pasal 112 (1).
Negara hadir dan berperan melindungi sekaligus memfasilitasi petani gurem sesuai kebutuhan dan perkembangan masing-masing. Maju terus Perhutanan Sosial.
Kehadiran regulasi Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus akan membawa banyak manfaat, salah satunya memperkuat perhutanan sosial.
Pemerintah membuat terobosan kebijakan yang disebut KHDPK yang bertujuan mengatasi permasalahan masyarakat di kawasan hutan Jawa.
Siti Fikriyah Khuriyati mengatakan petani berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan perhutanan sosial yang telah diinisiasi oleh Pak Jokowi,
Anggota DPR RI Andi Akmal Pasluddin merespons rencana pemerintah menata ulang hutan di Jawa-Madura yang selama ini dikuasai…
Rancangan Peraturan Menteri LHK sebagai amanat PP Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, ditargetkan selesai pada awal…
KLHK melakukan formulasi pengaturan pengelolaan perhutanan sosial khusus untuk Pulau Jawa melalui pertemuan dengan akademisi, praktisi, dan pakar…
Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menjadi lokasi pilot project model pengembangan wilayah terpadu dengan basis hutan sosial.
Menurut LaNyalla, penyerahan SK Hutan Sosial, Adat dan Tanah Objek Reforma Agraria adalah bentuk kepedulian pemerintah.
Pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset baik melalui kebijakan Perhutanan Sosial dan Reforma Agraria.
Target untuk perhutanan sosial di provinsi Papua dan Papua Barat ini akan mencapai 3 juta ha lebih.
Perhutanan Sosial yang menjadi program andalan pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui KLHK, terbukti memberi dampak positif bagi masyarakat.
Presiden Jokowi menginginkan lahan dalam program perhutanan sosial segera diberikan kepada pihak-pihak lain
Program Perhutanan Sosial tidak hanya untuk distribusi akses tetapi juga didampingi dengan kebijakan pemerataan ekonomi melalui program pendampingan…
JPNN.com 
