Presiden Joko Widodo baru-baru ini menerbitkan Perpres RAN Penanggulangan Ekstremisme
PPPK juga mendapatkan kenaikan gaji berkala Seperti PNS, bagi yang berprestasi malah dapat kenaikan gaji istimewa
Wakil ketua komisi X DPR Abdul Fikri Faqih meminta pemda segera membayarkan gaji PPPK
Menurut HNW, Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang RAN-PE ini berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM), menimbulkan kecurigaan…
Christina Aryani merespons langkah Presiden Jokowi yang telah menandatangani Perpres Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Ekstremisme atau Perpres RAN-PE.
Sukamta mengatakan, Perpres RAN PE tampak sia-sia dibuat. Tanpa Perpres RAN PE, Indonesia sudah memiliki Undang-undang Terorisme.
PPDT adalah keberpihakan dan penajaman terhadap PDT di bidang perencanaan dan pendanaan.
Perpres pelibatan TNI berpotensi memunculkan dualisme hukum berkaitan dengan penggunaan instrumen negara untuk menangani terorisme.
Pemerintah akan melakukan reformasi kebijakan Kesejahteraan ASN baik'PNS maupun PPPK yang akan meningkatkan tajam dengan beberapa syarat
Penindakan terorisme dari kaca mata militer tentu berbeda rumusannya dengan menindak dari sisi penegakan hukum.
Presiden Jokowi membubarkan 10 lembaga negara non-kementerian, dengan menerbitkan Perpres Nomor 12 tahun 2020.
BKN menargetkan pemberkasan NIP PPPK dilaksanakan Desember 2020 dan cepat tidaknya penetapan NIP tergantung Pemda
Ketua DPD Lanyalla M Mattalitti mengapresiasi Presiden Jokowi yang mengeluarkan Perpres Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi…
TB Hasanuddin mengingatkan supaya Perpres pelibatan TNI harus sesuai dengan UU induknya, yakni UU 34/2004 tentang TNI dan UU 5/2018 tentang Tindak…
perawat Honorer K2 yang lulus PPPK ikut bersuara meminta pemerintah segera mempercepat pengangkatan mereka sebagai ASN.
Rangkuman top 5 berita terpopuler di JPNN.com tentang seorang siswa SMKN yang menikahi dua perempuan sekaligus kemudian soal…
Anggota Komisi II DPR RI Hugua mendesak kepala daerah mengalokasikan anggaran gaji PPPK di APBD 2021.
Anggota Komisi II DPR Hugua mendesak pemerintah segera mengangkat 51 ribu lebih PPPK karena perpres gaji dan Tunjangan…
Pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelibatan TNI dalam Penanganan Aksi Terorisme dalam forum konsultasi DPR dan Pemerintah belum…
Koordinator PGHRI Jabar Hanif Darmawan yang sudah lulus PPPK rela jika harus menunggu tiga bulan lagi.
Pimpinan Honorer K2 Titi Purwaningsih yang sudah lulus PPPK tetap bergerilya ke daerah-daerah.
JPNN.com 
