MPR, pimpinan fraksi, dan DPD siap menggelar sidang paripurna MPR awal September 2022
Pimpinan MPR dan Presiden Jokowi duduk berhadapan untuk membahas agenda penting ini
PPHN akan mendorong pemerintah untuk segera memulai langkah atau program-program kekinian yang dapat meminimalisir dampak perubahan iklim
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan, keberadaan PPHN sangat penting untuk memuat norma-norma dasar yang mengarah pada cita-cita…
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengapresiasi kesepakatan BP MPR soal isu amendemen UUD 1945, simak
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan pentingnya PPHN sebagai payung hukum pelaksanaan pembangunan berkesinambungan di Indonesia
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo meminta agar PPHN nanti bisa dibahas dalam rapat gabungan MPR RI
Bamsoet menilai perlunya konsensus dan komitmen dari unsur parpol agar konsisten terhadap tujuan amandemen terbatas terkait PPHN
Wakil Ketua MPR Arsul Sani menyarankan agar dibuatkan matriks pro dan kontra amendemen UUD untuk menghadirkan PPHN
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan kepada seluruh anggota MPR, termasuk yang baru dilantik, tentang kewajiban yang harus segera…
Wacana amendemen terbatas untuk melahirkan PPHN itu seyogianya tidak ‘dipelintir’ menjadi hoaks.
Bamsoet menilai MPR merepresentasikan kedaulatan rakyat karena ada representasi rakyat Indonesia dari tiap-tiap daerah,
Rencana MPR melahirkan PPHN, proses penyusunan dan penetapannya harus dilakukan secara inklusif, merepresentasikan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan buku bertajuk Negara Butuh Haluan cetakan pertama ludes dalam satu bulan setelah…
Ketua MPR Bambang Soesatyo menilai peran DPD RI dalam pembahasan PPHN sangat diperlukan.
Pada FGD yang diselenggarakan Indonesia-Korea Network untuk Ibu Kota Negara, Pak Bambang Soesatyo menyampaikan kabar baik, mohon disimak…
Purnawirawan TNI-Polri bertemu Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan menyampaikan dukungan terhadap rencana amendemen terbatas UUD 1945.
Bamsoet menyampaikan ada tiga pilihan bentuk hukum yang bisa diterapkan untuk PPHN. Apa saja?
Bamsoet membeberkan kondisi ekonomi Indonesia akibat pandemi di acara Pendidikan dan Pelatihan Kader Organisasi Tingkat Daerah HIPMI Jaya.
Dialog kenegaraan yang mengangkat tema PPHN mengupas banyak hal, termasuk soal kewenangan DPD yang sekarang dimandulkan
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menegaskan amendemen terbatas UUD 1945 tidak akan menyasar ke hal lain di…
JPNN.com 
