Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjamin tidak ada penumpang gelap di dalam agenda mengamendemen Undang-Undang Dasar 1945 untuk menghidupkan…
Tamsil Linrung mengatakan terkait amendemen berawal ketika MPR periode 2014-2019 mengeluarkan tujuh rekomendasi.
Ketua Badan Pengkajian MPR Djarot Saiful Hidayat menyebutkan kehadiran Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) adalah urgen untuk bangsa Indonesia.
Bamsoet menegaskan di internal MPR RI tidak pernah membahas perpanjangan periodesasi presiden menjadi tiga periode.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) yakin pasal 7 UUD 1945 tidak akan diamendemen.
Fernando Sinaga mendorong DPD segera berdialog dengan para gubernur yang tergabung di APPSI terkait dukungan penguatan DPD.
Syarief Hasan menyatakan menolak wacana amendemen konstitusi, dia menilai PPHN cukup diatur dalam undang-undang.
Bagaimana MPR seharusnya mengambil sikap atas rencananya melakukan amendemen terbatas UUD 1945 dalam situasi bangsa yang seperti itu?
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin mengingatkan agar amendemen UUD 1945 jangan dilakukan hanya setengah hati sesuai…
Sultan B Najamudin mengatakan jika amendemen hanya terbatas pada penambahan kewenangan menyusun PPHN keterlibatan MPR dalam RAPBN, rasanya…
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menyatakan MPR RI terbuka bagi siapa pun untuk menyampaikan aspirasinya terkait Pokok-pokok Haluan…
Ketua MPR Bambang Soesatyo segera meluncurkan bukunya yang ke-21 berjudul Negara Butuh Hoax.
Feri Amsari menyebut selama GBHN digunakan di masa Orde Baru tak ada pembangunan berkelanjutan.
Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyampaikan, vaksinasi ideologi juga menghadapi banyak tantangan seperti halnya vaksinasi covid-19.
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid menyingung isu mundurnya pemilu 2024 akibat pandemi Covid-19. Jika, benar pemilu 2024 ditiadakan…
Ahmad Basarah pengin IKN dibentengi PPHN melalui amendemen UUD agar tidak gagal seperti proyek SBY dibatalkan oleh Presiden…
Payung hukum yang kokoh diperlukan untuk menjamin rencana pemindahan ibu kota negara tetap berlanjut meskipun presiden telah berganti.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tidak berminat memperpanjang masa jabatannya. Eks Gubernur DKI Jakarta itu tetap menginginkan posisi…
Guspardi menyebut wacana amendemen UUD 1945 hanya memunculkan kegaduhan baru, ini penyebabnya.
Ketua Majelis Penasehat Partai (MPP) PAN Hatta Rajasa mengkritisi alasan beberapa pihak ketika berupaya menambah kewenangan MPR menetapkan…
Ketua MPR Bambang Soesatyo membantah anggapan kajian PPHN tidak pernah dibahas di parlemen, dia bilang pandangan itu keliru.
JPNN.com 
.jpeg)
