GMNI menyarankan pembahasan RUU Pertanahan dihentikan karena wacana yang dominan ketika periode lalu ialah kehendak kuat untuk mengganti atau…
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Bergerak atau Ampera menggelar aksi di area depan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat,…
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan sulit mengesahkan Rancangan Undang-undang tentang Pertanahan apabila pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait…
Firman Subagyo mengingatkan Komisi II DPR untuk tidak mengabaikan hasil Rapat Koordinasi (Rakor) di Kantor Wapres Jusuf Kalla…
Anggota Komisi II DPR RI, Sutriyono mengatakan Pemerintah dalam hal ini beberapa kementerian yang terkait dengan RUU Pertanahan…
Anggota Panja RUU Pertanahan, Firman Subagyo mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo merevisi Surat Presiden atau Surpres terkait RUU…
Brahmantya S Poerwadi mengingatkan pembahasan RUU Pertanahan harus hati-hati dan jangan terburu-buru karena menyangkut kepentingan nasional yang terkait…
Pakar Hukum Agraria dari Universitas Pandjajaran, Bandung, Prof Ida Nurlinda menyatakan Presiden Joko Widodo berwenang untuk tidak mengesahkan…
Presiden sebaiknya memerintahkan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar menghentikan pembahasan RUU Pertanahan.
Menurut Firman Subagyo, masalah RUU Pertanahan memang masih perlu pembahasan mendalam, dan dirinya tidak ingin disahkan segera.
Made Ali mengungkapkan dari hasil penelaahan atas sejumlah pasal dalam RUU Pertanahan, ditemukan pasal-pasal yang tidak mendukung pelestarian…
Pembahasan RUU Pertanahan di internal pemerintah, kata Sofyan Djalil, sudah ada kemajuan meski masih ada perbedaan pandangan antara…
Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Tanjungpura, Dr. Gusti Hardiansyah mengungkapkan RUU Pertanahan yang kini tengah dibahas di DPR bertentangan…
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan masih banyak hal yang perlu diperjelas, terutama substansi dan potensi inharmonisasi dengan banyak kebijakan…
Panja RUU Pertanahan DPR Herman Khaeron membantah aturan ini belum terlalu kuat membela kepentingan petani, terutama buruh tani…
Ketua Panja RUU Pertanahan DPR Herman Khaeron menyatakan RUU Pertanahan sudah dibahas secara komprehensif. Oleh karena itu, Herman…
Guru Besar Fakultas Kehutanan Unpad, Bandung Ida Nurlinda menyatakan sangat setuju bila pengesahan RUU Pertanahan ditunda.
Pakar Kehutanan dari Institute Pertanian Bogor (IPB), Prof Bambang Hero, ikut merespons polemik seputar pembahasan RUU Pertanahan.
Kedudukan RUU Pertanahan sejatinya merupakan implementasi dari mandat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960, akan tetapi…
Wakil Ketua Komisi II DPR Herman Khaeron tidak setuju pembahasan Rancangan Undang-Undang Pertanahan dihentikan. Herman justru mengajak untuk…
Anggota Panja RUU tentang Pertanahan, Hendri Yosodiningrat meminta agar RUU tersebut tidak tergesa-gesa ditetapkan menjadi Undang-Undang karena masih…
JPNN.com 
