Legislatif Rabu, 18 Agustus 2021 – 17:37 WIB
Bamsoet: Hari Konstitusi Diperingati untuk Meneguhkan Arah Cita-Cita Indonesia Merdeka
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan konstitusi bukan hanya milik MPR, tetapi juga milik seluruh bangsa Indonesia.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid menyatakan ada banyak amanat konstitusi yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah dan lembaga-lembaga negara…
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan konstitusi bukan hanya milik MPR, tetapi juga milik seluruh bangsa Indonesia.
Habib Aboe Bakar Al Habsy menilai tidak tepat membahas amendemen UUD NRI 1945, apalagi ketika yang dibahas soal…
Lestari Moerdijat berharap para pemangku kepentingan dan elite politik melakukan pertimbangan dengan matang bila akan memperbaiki konstitusi negara…
Ketua Fraksi PAN DPR Saleh Partaonan Daulay menyebut amendemen UUD 1945 tidak mudah secara teknis, sehingga perlu melibatkan…
Kaukus Kebangsaan dan Fokus Wanaca UI menggelar bertajuk 'Amendemen Kelima UUD 1945' pada Senin (16/8/2021).
Politikus senior Demokrat Syarief Hasan mengeklaim MPR RI belum memutuskan apa pun soal amendemen UUD 1945 untuk memasukkan…
Wacana amendemen UUD 1945 kembali menghangat setelah ketua MPR Bambang Soesatyo bertemu Presiden Jokowi. NasDem bereaksi..
MPR menggulirkan isu amendemen UUD 1945 bahkan DPD RI dengan resmi membuat tim khusus untuk mengolah gagasan-gagasan amendemen…
PPHN akan menjadi landasan setiap rencana strategis pemerintah, seperti, pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kaltim.
Amendemen terbatas terhadap UUD 1945 diperlukan untuk penambahan wewenang MPR menetapkan PPHN tersebut.
Ketua Majelis Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menyebut kewenangan pihaknya perlu ditambah demi menetapkan Pokok-pokok Haluan Negara…
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menekankan hakikat pembangunan adalah proses kolektif menuju kemajuan yang membutuhkan PPHN agar seluruh…
Sekjen MPR RI Ma'ruf Cahyono mengatakan DPD RI memiliki eksistensi yang sangat strategis dalam tata negara.
Pengamat politik menyebut presiden rawan dimakzulkan karena ketidakpuasan kelompok tertentu, jika prosesnya gampang dilakukan.
Prof Agus mendukung penerapan sanksi tegas bagi kepala daerah yang tak melaksanakan PPKM Darurat.
Belakangan ini nama Muhammad Qodari menjadi perbincangan di mana-mana, bahkan sempat trending topic di media sosial.
Wakil Ketua DPD RI Sultan B Najamudin menyatakan amendemen kelima UUD 1945 adalah keniscayaan yang mesti dilakukan.
Komite Referendum Jokowi tiga periode dideklarasikan di Kupang, Jhon singgung soal konstitusi.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid sampaikan pernyataan tajam soal wacana referendum masa jabatan presiden.
Ketua Umum Muhammadiyah Prof Haedar Nashir menilai sedikitnya ada lima hal yang bisa diteladani dari Bung Karno.