Majelis Ulama Indonesia (MUI) memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia yang sudah berhasil duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan…
Indonesia baru saja terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020 dengan perolehan 144 suara.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengapresiasi masuknya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa.
Ketua Umum Arus Bawah Jokowi (ABJ) Michael Umbas mengapresiasi sekaligus bangga atas masuknya Indonesia ke dalam Dewan Keamanan…
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menilai, terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB menunjukkan keberhasilan Jokowi –…
Keberhasilan Indonesia terpilih kembali menjadi anggota tidak tetap DK PBB diharapkan bisa menjadi momentum tepat dalam misi perdamaian…
Agenda besar menanti Indonesia usai menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Antara lain soal Palestina, Laut Tiongkok Selatan,…
Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB bisa mengusulkan agar segera dibuat tim investigasi internasional untuk situasi yang…
Saat era Soeharto, Indonesia dua kali menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Kemudian di zaman Susilo Bambang Yudhoyono…
Dengan status sebagai DK PBB, Indonesia bisa menjadi mediator dalam banyak isu keamanan dunia seperti misalnya di Timur…
Indonesia akhirnya terpilih sebagai anggota tidak tetap DK PBB untuk dua tahun yang akan datang.
Dewan Keamanan PBB terbelah soal keterlibatan Amerika Serikat, Inggris dan Prancis dalam konflik di Syria
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengajak peserta Sidang The Inter-Parliamentary Union (IPU) untuk mendukung Indonesia menjadi anggota tidak tetap…
Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan persiapan dan kampanye Indonesia menuju pemilihan anggota tidak tetap DK sudah dilaksanakan sejak…
Seluruh negara anggota DK PBB setuju untuk mendukung gencatan senjata 30 hari. Tapi, pertempuran tetap berlangsung
Untuk kesekian kalinya, Korea Utara merespons sanksi Dewan Keamanan PBB dengan menebar ancaman
Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menyatakan, pemerintah Indonesia perlu mendorong negara-negara anggota PBB menggelar sidang darurat.
Misbakhun mengingatkan OJK untuk tetap bisa bersikap tegas dalam menjalankan tugas pengawasan terhadap industri keuangan.
Human Rights Watch (HRW) meminta Dewan Keamanan (DK) PBB segera menjatuhkan sanksi dan embargo senjata
JPNN.com 
