Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengawal penertiban barang milik negara (BMN) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian…
Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung pemerintah menertibkan aset-aset yang dimiliki negara senilai Rp 571,5 Triliun.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) untuk menertibkan Barang…
PKS berharap KPK dan Kemensetneg dapat secepatnya merampungkan penertiban aset tersebut
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian Sekretariat Negara untuk menertibkan Barang Milik Negara…
Kantor Bea Cukai Tasikmalaya, Bea Cukai Jawa Barat bersinergi dengan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut memusnahkaan barang…
Peresmian digiKU ini merupakan hasil kerja sama Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan…
Sri Mulyani menegaskan, penempatan uang negara hanya diberikan kepada bank anggota Himbara. Sri Mulyani sendiri sudah menyurati Gubernur…
Perbankan plat merah yang tergabung dalam Himbara adalah objek kebijakan, tak boleh masuk ke dalam ranah regulator KSSK.
Pemda Kabupaten Ketapang dan Bea Cukai melakukan perjanjian pemindahtanganan barang milik negara (BMN) melalui hibah.
Jutaan barang milik negara hasil penindakan Bea Cukai Pangkalpindang dimusnahkan.
Penerima Hibah Aset Ditjen Cipta Karya terdiri dari empat Pemerintah Provinsi, 22 Pemerintah Kabupaten, 20 Pemerintah Kota, 2…
Rencana tersebut akan memperkuat peran PPA sebagai satu-satunya perseroan yang diberikan amanah untuk mengupayakan penyehatan BUMN serta membantu…
Bea Cukai kembali melakukan pemusnahan atas barang milik negara (BMN) hasil tangkapan periode 2018 hingga 2019.
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengajak warga DKI Jakarta menolak rencana Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengobral…
Di sekitar Jokowi ternyata ada juga yang memegang konsesi lahan dalam jumlah besar melebihi Prabowo Subianto. Karena itu,…
Mantan Menpora Roy Suryo harus mengembalikan barang milik negara yang nilainya tidak sedikit itu.
Menpora Imam Nahrawi ingin bertemu Roy Suryo terkait polemik surat permintaan pengembalian barang milik negara.
Kemenpora mengklaim Roy Suryo baru mengembalikan beberapa aset senilai Rp 500 juta. Sisanya cukup banyak dan belum dikembalikan.
Surat dari Kemenpora mengungkap mantan Menpora Roy Suryo masih membawa barang milik negara.
Advokat Tigor Simatupang yang menjadi kuasa hukum Roy Suryo menyatakan bahwa kliennya sudah mengembalikan semua barang milik negara…
JPNN.com 
