BEM SI yang menyuarakan penolakan atas Omnibus Law Cipta Kerja mengancam bakal membuat kegentingan nasional tepat pada Hari Sumpah…
Polda Metro Jaya mengantisipasi pergantian massa pasca-demo yang biasanya rawan kerusuhan.
Elite Partai NasDem Hayono Isman beri solusi untuk meredam gelombang demonstrasi tolak omnibus law UU Cipta Kerja.
Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menyarankan agar Presiden Jokowi menjelaskan langsung substansi Omnibus Law Cipta Kerja ke pedemo.
Partai Nasdem berpendapat UU Cipta Kerja sudah benar dan bertujuan untuk kepentingan bersama masyarakat Indonesia.
Masyarakat harus tahu kalau Presiden Jokowi tidak akan menerbitkan Perppu yang bisa membatalkan UU Cipta Kerja.
Ketua MPR Bambang Soesatyo tanggapi langkah Presiden Jokowi mengirim naskah UU Cipta Kerja ke pimpinan NU, Muhammadiyah dan…
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Ade Irfan Pulungan menanggapi kesan tentang pengambilan keputusan RUU Cipta Kerja dilakukan…
KPAI terus berupaya mengantisipasi agar anak-anak dan pelajar tidak ikut dalam unjuk rasa.
Tenaga Ahli KSP Ade Irfan Pulungan mengaku pernah mendiskusikan RUU Cipta Kerja dan merasa puyeng.
Langkah DPR dan Pemerintah mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja merupakan trobosan untuk menjawab tantangan perekonomian global
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritisi proses legislasi Omnibus Law Cipta Kerja.
Berikut ini nama-nama penggugat UU Cipta Kerja ke MK, ada pelajar bernama Novita Widyana.
Pemerintah kembali menegaskan lahirnya Omnibus Law UU Ciptaker sudah melalui proses panjang. Penyusunan dan pembahasan melibatkan berbagai stakeholder,…
Kemenkumham memastikan UU Ciptaker bakal memberikan kemudahan untuk UMKM, terutama dalam mendirikan PT perorangan.
Said memprediksi Fadli Zon bersedia ikut tanda tangan setuju jika PKS dan Demokrat menggagas pembentukan RUU Pencabutan Cipta…
BEM SI berencana melakukan aksi demo di depan Istana Negara untuk menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja.
Bamsoet menyarankan sejumlah hal penting terkait rencana aksi unjuk rasa lanjutan penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Fahri Hamzah menilai sistem demokrasi di Indonesia terancam setelah disahkannya UU Cipta Kerja.
Anggota Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron melihat banyak hal yang tidak lazim dalam penetapan UU Cipta Kerja.
Pengendara di Jakarta sebaiknya menghindari titik aksi demo lanjutan tolak UU Cipta Kerja hari ini.
JPNN.com 
