Hukum Minggu, 10 Juli 2022 – 04:31 WIB
Cara Pemerintah Menangani Kasus ACT Dikritik
Pakar komunikasi mengkritik cara pemerintah menangani kasus ACT dengan mengaitkan teroris.
Saat ditanya mengenai pencabutan izin operasional ACT, Anies Baswedan menjawab...
Pakar komunikasi mengkritik cara pemerintah menangani kasus ACT dengan mengaitkan teroris.
Bamus Betawi mendesak polisi segera mengusut dugaan pelanggaran UU ITE yang dilakukan Abu Janda karena mengedit dan menyebarkan…
Ustaz Hilmi kembali menjawab tudingan menilap dana ACT yang dinilai sebagai fitnah yang ditujukan kepadanya dengan mengucap sumpah…
Pendiri Aksi Cepat Tanggap (ACT) Ahyudin mengaku sempat bertemu Presiden ACT Ibnu Khajar di Bareskrim Polri
Eks Presiden ACT Ahyudin mengaku hanya ditanyakan soal legalitas yayasan saat menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri
BNPT langsung melakukan pendalaman dan kajian terkait transaksi keuangan ACT yang mencurigakan berdasar hasil analisis PPATK.
Bareskrim Polri memeriksa Presiden ACT Ibnu Khajar pada Jumat (7/8). Dia diperiksa selama tujuh jam dan dilanjutkan Senin…
Eks Presiden ACT Ahyudin Ahyudin akhirnya selesai menjalani pemeriksaan dengan agenda klarifikasi terkait kasus dugaan penyelewengan dana umat
ACT Sulsel menyetop seluruh kegiatan operasional sejak hari ini, Jumat 8 Juli 2022 hingga batas waktu yang belum…
Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) Saiful Anam angkat bicara soal kasus ACT yang diduga…
Eks presiden ACT Ahyudin memenuhi panggilan Bareskrim Polri guna diperiksa terkait kasus dugaan penyelewengan dana lembaga filantropi tersebut.
Informasi itu tercantum dalam laman resmi yayasan tersebut act.id. Izin operasional itu tertulis masih berlaku hingga 2024.
Kemensos menyebut pihak Aksi Cepat Tanggap (ACT) bisa melakukan operasi penggalangan dana kembali dengan syarat mengajukan izin baru.
Abu Janda mengaku sengaja mengunggah video Anies Baswedan yang menjelaskan soal penggalangan dana ACT sebagai lucu-lucuan.
Plh Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum meminta warganya untuk sementara tidak menyumbangkan harta melalui yayasan Aksi Cepat Tanggap…
Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menilai Kemensos otoriter dalam langka pencabutan izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang…
Denny Siregar mengaku jijik saat tahu ada orang yang membela kebusukan yayasan Aksi Cepat Tangggap (ACT).
Gubernur Anies Baswedan enggan menanggapi terkait kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ACT.
Kementerian Sosial meminta penyaluran donasi oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) untuk dihentikan selama proses audit dilakukan
Densus 88 merespons temuan PPATK terkait adanya salah satu karyawan Aksi Cepat Tanggap (ACT) mengirimkan dana ke negara-negara…