Paulus Waterpauw minta ASN jadi corong suksesnya vaksinasi di Provinsi Papua Barat
.jpeg)
Indro disuruh diam. Jangan sebarkan-sebarkan hasil penelitiannya itu. Indonesia akan malu kepada dunia. Ia pun kian tidak diberi…
Tercatat sebanyak 17 ribu jemaah calon haji belum mendapatkan vaksinasi lengkap, pemerintah ngebut
Meccaya Group kembali mendukung penyelenggaraan kegiatan sosial, budaya dan keagamaan, yakni memperingati Hari Raya Trisuci Waisak
Bila Wapres peduli dengan situasi saat ini, pihak Kemenkes bisa dipanggil untuk meminta penjelasan mengapa putusan MA soal…
Pemerintah akan terancam kehilangan kepercayaan publik bila tidak segera menjalankan putusan MA.
Semua kalangan boleh saja berbisnis akan tetapi jangan yang menimbulkan masalah dan keributan bagi anak bangsa.
Sejak putusan MA keluar terkait vaksinasi halal, pemerintah dan jajarannya, masih tidak menjalankannya.
Ini merupakan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah setelah dikabulkannya permohonan uji materiil oleh Mahkamah Agung.
Penyediaan vaksin halal bisa menjadi salah satu jawaban atas keraguan sebagian masyarakat, yang enggan vaksin karena mempertanyakan kehalalannya.
Vaksin booster homolog Sinopharm bisa diberikan kepada pengguna vaksin primer Sinopharm sebelumnya.
Untuk saat ini, vaksin booster harus sesuai antara vaksin primer dan vaksin booster, selain itu sudah mendapatkan EUA…
Kebutuhan vaksin booster sebelum perjalanan mudik sangat dibutuhkan agar kondisi imun tetap prima, sehat selama perjalanan panjang.
Sudah banyak masyarakat yang mudik, tetapi pemerintah masih saja bergerak lambat dalam menindaklanjuti putusan MA tersebut.
MUI juga mengeluarkan fatwa vaksin dengan status haram akan tetapi bisa digunakan dengan syarat vaksin halal masih belum…
Perintah Mahkamah Agung RI putusan wajib mengikat dan final bagi pemerintah untuk melaksanakannya.
Ini sejumlah syarat bagi perusahaan yang ingin mengikuti program Alur Mudik Bersama.
Pemerintah diminta untuk menginformasikan kepada masyarakat terkait ketersediaan vaksin halal, sekaligus segera menyediakan vaksin tersebut.
Pemerintah wajib segera menyiapkan vaksin halal untuk rakyat Indonesia dan mengurangi atau meninggalkan vaksin yang belum jelas kehalalannya.
Hal yang paling penting justru memastikan pemerintah segera melaksanakan Putusan Mahkamah Agung (MA) terkait vaksin halal.
Berdasarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), saat ini di Indonesia telah memiliki dua jenis vaksin yang halal, seperti…
JPNN.com 
