Revisi UU ASN: Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi menyodorkan opsi pengaturan batas usia honorer K2 diangkat menjadi PNS.
Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengulas skema penyelesaian masalah honorer K2 yang ingin diangkat menjadi PNS.
Para honorer K2 harus mengetahui posisi revisi UU ASN, seperti yang dijelaskan Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi.
Anggota Baleg DPR Riek Diah Pitaloka menyampaikan kabar baik bagi para honorer, terutama honorer K2, kaitannya dengan revisi…
Komisi II DPR mengusulkan revisi UU ASN masuk prolegnas 2020-204, yang sebelumnya diharapkan honorer K2 bisa segera dituntaskan…
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Willy Aditya mengatakan Baleg baru saja mengundang pakar dari PSHK dan Usako untuk…
Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel melantik pimpinan Komisi V DPR, Rabu (30/10) di Kompleks Parlemen, Jakarta. Ketua Komisi…
Pegiat antikorupsi Boyamin Saiman menilau UU baru tentang KPK tidak sah dan tidak memenuhi mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.
Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Hendrawan Supratikno meyakini Undang-Undang (UU) baru KPK bakal memperkuat keberadaan lembaga antirasuah itu.
Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) bakal dikebut oleh DPR periode…
Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Atgas mengatakan tidak perlu lagi ada revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD…
Ketua Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Supratman Andi Atgas memastikan tidak ada pembahasan revisi Undang-Undang Komisi…
Badan Legislasi DPR RI akan menggelar rapat kerja dengan pemerintah untuk membahas revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN)…
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI bersama pemerintah akan melanjutkan pembahasan revisi UU Aparatur Sipil Negara (ASN) hari ini,…
Sudah setahun berlalu revisi UU ASN belum juga selesai dibahas Badan Legislasi DPR.
Badan Legislasi DPR RI meminta Presiden Jokowi untuk memberikan teguran keras kepada MenPAN-RB) Asman Abnur karena menghambat pembahasan…
DPR menabrak dua aturan jika pengambilan keputusan Revisi UU Penyiaran di paripurna tidak terlebih dahulu dilakukan rapat pleno…
JPNN.com 
