Pegiat antikorupsi Boyamin Saiman menilau UU baru tentang KPK tidak sah dan tidak memenuhi mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan.
KPK bakal tetap menyadap dan melakukan operasi tangkap tangan (OTT) meski undang-undang baru yang telah berlaku mensyaratkan adanya…
Plt Menkumham Tjahjo Kumolo mengaku belum bisa memastikan apakah Presiden Jokowi bakal mengeluarkan Perppu KPK.
Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan oknum-oknum di KPK dan pendukungnya terlalu gede rasa…
Supratman memastikan persoalan typo atau salah ketik pada salah satu ayat UU KPK hasil revisi sudah diperbaiki
Penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) terkait UU KPK hasil revisi dinilai akan merusak demokrasi.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi diimbau harus tetap pada keputusannya untuk mengesahkan Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil…
Saat ini belum terpenuhi tiga syarat untuk membuat sebuah perppu bagi UU KPK yang baru.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengapresiasi pandangan Wakil Presiden Jusuf Kalla alias JK soal Perppu KPK bukan hal mendesak.
KPK memanfaatkan uang negara dan uang donatur dari Kebijakan Nasional Sistem Keuangan Negara sehingga harus diaudit.
PDIP mengharapkan masyarakat tidak membiasakan diri menolak sementara belum melihat hasil dari produk Undang-undang termasuk UU KPK.
Surabaya Menggugat masih menyuarakan delapan tuntutan, di antaranya menolak UU KPK dan mendesak presiden menerbitkan Perppu KPK.
Wakil Sekretaris Jenderal Hanura Tridianto meragukan kesahihan hasil jajak pendapat LSI yang menyebut 73,6 persen responden menginginkan Presiden…
Terjadi salah ketik atau typo di UU KPK pada Pasal 29 Huruf e yang telah disahkan 17 September…
Puluhan orang yang mengaku dari Masyarakat Penegak Demokrasi (MPD) dengan mengenakan topeng Joker menggelar aksi di depan KPK.
Arief Poyuono mengharapkan Gerindra ikut mendukung ultimatum mahasiswa kepada Presiden Jokowi untuk menerbitkan perppu guna membatalkan UU KPK.
Presiden Joko Widodo diprediksi bakal menanggung beban kerja yang cukup berat seiring dinamika yang berkembang.
Ketua Bidang Advokasi dan Hukum DPP Gerindra Habiburokhman menilai tidak menemukan pelanggaran konstitusi dalam hal itu.
Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP) mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden Jokowi terkait UU KPK yang ramai diperdebatkan masyarakat.
Guru Besar Fakultas Hukum Universiats Padjadjaran (Unpad) I Gede Panca Astawa mengingatkan Presiden Jokowi tidak menerbitkan perppu untuk…
Perwakilan BEM Jakarta menyarankan buat pihak yang menolak UU KPK menempuh upaya sesuai peraturan.
JPNN.com 
