Pentolan honorer K2 Said Amir mengajak kepala daerah yang berat hati menghapus pegawai non-asn di seluruh Indonesia ikut demo.
DPR meminta pemerintah harus bersikap Independen dalam memilih penjabat kepala daerah
Uu Ruzhanul Ulum meminta kepala daaerah di Jabar mengecek izin lokasi, operasional, dan legalitas ACT.
Dua kepala daerah tanpa tenggang rasa melakukan PHK besar-besaran kepada honorer
MenPAN-RB ad interim Mahfud MD meminta para kepala daerah tidak merekrut honorer lagi karena sanksinya berat.
Wakapolri meminta kepada penjabat (Pj) kepala daerah agar jangan takut menggunakan anggaran untuk program kerja selagi...
Mendagri Tito Karnavian mendukung penerapan tiga hal di daerah guna memperkuat layanan kesehatan primer yang digagas Kemenkes.
Pemerintah dinilai tidak keliru dalam menunjuk pj kepala daerah meskipun terdapat pihak yang keberatan.
Sejumlah kepala daerah kompak meminta rekrutmen CPNS dibuka lagi karena tidak ingin honorer dihapus
Kemendagri menginginkan percepatan realisasi APBD dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
Mendagri Tito Karnavian berencana mengevaluasi penunjukan penjabat kepala daerah setelah menuai banyak kritik.
Nasrul Zaman menegaskan pemerintah jangan memaksakan perwira aktif TNI dan Polri menjadi pj kepala daerah.
Presiden Jokowi diminta mencontoh SBY dalam penunjukan penjabat (pj) kepala daerah.
Komjen (Purn) Paulus Waterpauw meminta 13 kepala daerah di kabupaten/kota Provinsi Papua Barat memasifkan kebijakan negara.
Firli menegaskan bahwa siapa pun yang melakukan korupsi akan dibawa ke peradilan, asal ada bukti yang cukup.
Mardani Ali Sera merespons putusan MK tentang penunjukan pejabat sementara untuk mengisi kekosongan posisi kepala daerah
Mendagri Tito Karnavian menertitkan surat edaran (SE) terbaru terkait pencegahan Covid-19 saat halalbihalal Lebaran. Semua kepala daerah harus…
Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah agar pemilihan penjabat Kepala Daerah yang akan bertugas harus sesuai kualifikasi.
Mendagri Tito Karnavian memerintahkan kepala daerah untuk segera menyusun Perkada pembayaran THR dan gaji ke-13
Kemendagri berkomitmen mendukung kebijakan penganggaran gaji PPPK dalam APBD sesuai dengan Permendagri Nomor 27 Tahun 2021.
Para kepala daerah mengajukan syarat jika pemerintah pusat ingin Pemda mengajukan formasi PPPK 2022 sebanyak-banyaknya
JPNN.com 
