Properti Selasa, 17 Januari 2012 – 21:23 WIB
Pemkab Haur Siapkan 3.000 Ha untuk Rumah Orang Miskin
JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Haur, Provinsi Bengkulu menyediakan lahan seluas 3.000 Hektare (Ha) untuk pembangunan perumahan orang…
JAKARTA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Haur, Provinsi Bengkulu menyediakan lahan seluas 3.000 Hektare (Ha) untuk pembangunan perumahan orang…
JAKARTA - Sekitar 600 unit rumah swadaya akan dibangun Kementerian Perumahan Rakyat di Serang, Provinsi Banten. Rumah swadaya…
JAKARTA - Moratorium (pemberhentian sementara) penyaluran kredit Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) berdampak luar biasa dalam penyerapan
JAKARTA - Progam bedah rumah menjadi salah satu target Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) tahun ini. Lantaran program ini…
JAKARTA--Peranan Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (Bapertarum-PNS) membantu PNS dalam mendapatkan rumah, masih kurang gregetnya.
JAKARTA - Para dokter yang tersebar di seluruh Indonesia diharapkan ikut membantu menyosialisasikan perumahan yang sehat kepada masyarakat.
JAKARTA--Sekretaris Kementerian Perumahan Rakyat Iskandar Saleh meminta pengembang perumahan menerapkan pola hunian berimbang. Ini sesuai amanat
JAKARTA--Pemerintah daerah (Pemda) ke depan perlu menunjuk pejabat yang khusus menangani masalah perumahan rakyat di daerah. Pasalnya, selama…
JAKARTA - Pihak Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) masih menunggu usulan perubahan harga baru rumah susun sederhana milik (rusunami)…
JAKARTA - Pembahasan draft rancangan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat (Permenpera) tentang Pedoman Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
JAKARTA - Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz menegaskan, penyelenggaraan pembangunan infrastruktur perumahan dan kawasan permukiman bagi
JAKARTA - Pelabuhan yang identik dengan kesan kumuh dan jorok akan diubah menjadi kawasan wisata serta pusat perbelanjaan.…
JAKARTA--Pemerintah daerah dan para pengembang diharapkan secepatnya melakukan koordinasi di wilayahnya masing-masing untuk menyusun konsep awal
JAKARTA - Seluruh kepala daerah terutama bupati/walikota diminta melakukan pengawasan serta kontrol terhadap penyaluran bantuan program pembangunan